Israel, Houthi dan Politik Serangan Timur Tengah

Serangan Israel terhadap pangkalan militer Abu al-Duhur di Provinsi Idlib, Suriah, pada 18 Agustus 2026 membuka kembali perdebatan mengenai pola penggunaan kekuatan sepihak di Timur Tengah. Delapan serangan udara menghantam landasan dan fasilitas penyimpanan di pangkalan tersebut. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan, tetapi fasilitas mengalami kerusakan. 

Serangan tersebut menjadi penting bukan hanya karena sasaran berada di wilayah Suriah, tetapi juga karena muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel, Suriah dan Turki. Israel menyatakan tindakannya berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kemungkinan kehadiran militer Turki di Abu al-Duhur.

Pemerintah Israel menilai perkembangan tersebut dapat mengubah keseimbangan keamanan di Suriah. Menurut Israel, kehadiran militer Turki berpotensi menciptakan situasi baru yang dianggap mengancam kepentingannya. Namun Turki membantah tuduhan tersebut dan menyatakan klaim Israel tidak berdasar. 

Pemerintah Suriah juga membantah bahwa Abu al-Duhur akan dijadikan pangkalan militer permanen Turki. Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani bahkan mengatakan bahwa Damaskus sebelumnya telah menjelaskan kepada Israel bahwa pangkalan tersebut tetap berada di bawah kedaulatan Suriah. 

Di sinilah muncul persoalan politik yang lebih besar. Israel menggunakan pertimbangan ancaman yang dianggap sedang berkembang untuk melakukan serangan sebelum ancaman tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Pola seperti ini sering disebut sebagai pendekatan preventif atau pre-emptive dalam perdebatan strategis.

Fenomena tersebut memiliki kemiripan tertentu dengan tindakan kelompok Houthi di Yaman ketika menyerang sasaran Saudi Arabia. Pada Agustus 2026, Houthi meningkatkan serangan rudal dan drone terhadap wilayah serta kepentingan Saudi setelah meningkatnya kembali permusuhan di Yaman. 

Houthi juga menggunakan bahasa keamanan dan pembalasan untuk membenarkan tindakannya. Dalam konflik yang telah berlangsung sejak 2014, kelompok tersebut berhadapan dengan pemerintah Yaman dan koalisi yang dipimpin Saudi. Konflik itu sempat mereda setelah gencatan senjata pada 2022, tetapi ketegangan kembali meningkat pada 2026. 

Dengan demikian, terdapat sebuah pola yang menarik. Israel mengatakan dirinya bertindak untuk mencegah ancaman strategis yang mungkin muncul dari perkembangan militer di Suriah, sementara Houthi mengatakan serangannya merupakan bagian dari perjuangan menghadapi Saudi dan respons terhadap tekanan militer terhadap mereka.

Namun kedua kasus tersebut tidak dapat disamakan sepenuhnya. Konflik Houthi-Saudi mempunyai sejarah perang yang panjang dan melibatkan perang saudara Yaman serta intervensi koalisi regional. Sementara serangan Abu al-Duhur merupakan tindakan militer Israel terhadap fasilitas pemerintah Suriah dalam situasi hubungan yang sedang berusaha diarahkan menuju pengaturan keamanan baru.

Perbedaan itu penting karena menentukan bagaimana setiap tindakan dipahami dalam politik internasional. Serangan Houthi terhadap Saudi berada dalam konteks konflik bersenjata yang telah berlangsung lama, sedangkan Israel menghadapi kritik karena menggunakan kekuatan terhadap Suriah berdasarkan ancaman yang menurut Damaskus dan Ankara belum terbukti.

Menariknya, Saudi Arabia sendiri termasuk negara yang mengecam serangan Israel terhadap Abu al-Duhur. Riyadh menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah dan hukum internasional. 

Situasi itu memperlihatkan betapa rumitnya politik Timur Tengah. Saudi dapat menjadi lawan Houthi sekaligus mengecam tindakan Israel terhadap negara Arab lain. Artinya, hubungan antarnegara tidak selalu terbagi sederhana antara kelompok “pro-Israel” dan “anti-Israel”.

Kepentingan nasional menjadi faktor yang lebih menentukan. Saudi memiliki kepentingan untuk menghentikan ancaman Houthi di Yaman, tetapi pada saat yang sama tidak menginginkan munculnya pola serangan sepihak yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dan kedaulatan negara Arab.

Turki mempunyai kepentingan yang berbeda. Ankara mendukung pemerintahan Suriah pasca-Bashar al-Assad dan berusaha mempertahankan pengaruhnya di negara tersebut. Karena itu, serangan Israel terhadap Abu al-Duhur juga dibaca sebagai pesan strategis kepada Turki agar tidak memperluas kehadiran militernya di Suriah. 

Amerika Serikat berada dalam posisi yang semakin sulit. Utusan khusus AS Tom Barrack mengkritik serangan Israel dan menyebutnya sebagai eskalasi yang tidak perlu. Ia juga memperingatkan bahwa tindakan semacam itu dapat menyeret Turki ke dalam konflik yang lebih luas dengan Israel. 

Fenomena ini menunjukkan perubahan penting dalam peta keamanan Timur Tengah. Israel sebelumnya sangat memusatkan perhatian pada Iran dan jaringan kelompok yang didukung Teheran di Suriah. Setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad, perhatian Israel mulai bergeser kepada konfigurasi kekuatan baru yang melibatkan Turki dan pemerintahan Suriah yang baru. 

Pada sisi lain, Houthi menjadi contoh bagaimana aktor non-negara dapat menggunakan rudal dan drone untuk memberikan tekanan terhadap negara yang memiliki kemampuan militer jauh lebih besar. Serangan tersebut tidak selalu bertujuan memenangkan perang secara konvensional, tetapi menciptakan biaya politik, ekonomi dan keamanan bagi lawan.

Israel menggunakan keunggulan udara untuk menghancurkan fasilitas sebelum kemampuan lawan berkembang. Houthi menggunakan rudal dan drone untuk meningkatkan biaya yang harus ditanggung lawan. Keduanya menunjukkan bahwa kekuatan militer di Timur Tengah tidak hanya digunakan untuk memenangkan pertempuran, tetapi juga untuk membentuk perilaku politik lawan.

Karena itu, perdebatan mengenai Israel dan Houthi tidak cukup hanya dilihat dari pertanyaan siapa yang menyerang lebih dahulu. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah alasan keamanan yang digunakan untuk membenarkan serangan tersebut benar-benar memenuhi prinsip kebutuhan, ancaman yang nyata dan proporsionalitas.

Jika setiap aktor merasa berhak menyerang negara atau kelompok lain berdasarkan ancaman yang diperkirakan akan muncul, kawasan Timur Tengah dapat masuk ke dalam siklus serangan preventif. Israel dapat menyerang karena merasa terancam oleh Turki atau Suriah, Houthi dapat menyerang Saudi karena merasa terancam oleh Riyadh, dan Saudi kemudian dapat membalas dengan alasan yang sama.

Inilah fenomena yang membuat politik Timur Tengah semakin berbahaya. Ketika setiap pihak merasa serangannya merupakan tindakan pencegahan, sementara serangan pihak lain dianggap sebagai agresi, maka batas antara pertahanan diri, pembalasan dan agresi preventif menjadi semakin kabur. Serangan Abu al-Duhur dan eskalasi Houthi-Saudi memperlihatkan bagaimana logika tersebut terus membentuk politik keamanan kawasan. 

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 8/23/2026

Selat Hormuz dan Arah Energi Baru

Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel kembali mengarahkan perhatian dunia pada satu titik krusial: Selat Hormuz. Jalur sempit ini bukan sekadar lintasan geografis, melainkan urat nadi utama distribusi energi global.

Selama beberapa dekade, Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi pengiriman minyak dari kawasan Teluk menuju pasar dunia. Ketergantungan global terhadap jalur ini menjadikannya sangat sensitif terhadap setiap gejolak politik dan militer di sekitarnya.

Eskalasi terbaru di kawasan Teluk memperlihatkan betapa rentannya stabilitas jalur tersebut. Ancaman terhadap kapal tanker, lonjakan biaya asuransi, hingga potensi gangguan distribusi menjadi indikator bahwa krisis ini membawa dampak luas.

Dalam situasi seperti ini, muncul pertanyaan strategis yang semakin sering dibahas: apakah gangguan di Selat Hormuz sekadar akibat konflik, atau bagian dari perubahan arah besar dalam distribusi energi dunia?

Sejumlah analis melihat adanya kemungkinan bahwa krisis ini mempercepat upaya mencari jalur alternatif di luar Teluk. Salah satu kawasan yang mulai dilirik adalah wilayah Mediterania yang dinilai lebih fleksibel secara geopolitik.

Dalam konteks ini, Israel mulai dipandang sebagai simpul potensial dalam jaringan energi baru. Negara tersebut telah meningkatkan kapasitasnya melalui pengembangan ladang gas dan infrastruktur energi dalam beberapa tahun terakhir.

Penguatan posisi Israel dalam sektor energi membuka peluang terbentuknya koridor baru yang menghubungkan sumber energi ke pasar Eropa tanpa harus melalui Selat Hormuz. Hal ini menjadi relevan di tengah meningkatnya ketidakpastian di kawasan Teluk.

Selain itu, berbagai rencana pembangunan jalur pipa alternatif yang menghubungkan Teluk dengan Laut Tengah mulai kembali diperbincangkan. Jalur ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada choke point tradisional seperti Selat Hormuz.

Namun, tidak semua pihak sepakat bahwa situasi ini merupakan bagian dari “grand desain” global. Banyak pengamat menilai bahwa konflik yang terjadi lebih bersifat reaktif dan dipicu oleh dinamika keamanan yang kompleks.

Di sisi lain, sejarah menunjukkan bahwa krisis besar sering kali menjadi titik balik dalam sistem global. Perubahan jalur energi, diversifikasi sumber, hingga munculnya pemain baru biasanya mengikuti periode ketidakstabilan.

Amerika Serikat memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas jalur energi global. Selain sebagai kekuatan militer utama, negara tersebut juga berperan dalam mengamankan distribusi energi bagi sekutunya.

Di saat yang sama, perubahan jalur distribusi energi dapat memberikan keuntungan strategis bagi negara-negara tertentu, terutama mereka yang berada di jalur alternatif seperti kawasan Mediterania.

Sementara itu, Iran melihat tekanan terhadap Selat Hormuz sebagai bagian dari dinamika konflik yang lebih luas. Posisi geografisnya menjadikan negara tersebut memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas jalur ini.

Bagi negara-negara Teluk, Selat Hormuz tetap menjadi jalur utama yang sulit tergantikan dalam waktu dekat. Infrastruktur dan kapasitas yang ada masih sangat bergantung pada jalur tersebut.

Negara-negara konsumen energi di Asia juga menghadapi dilema serupa. Ketergantungan mereka terhadap pasokan dari Teluk membuat setiap gangguan di Selat Hormuz berdampak langsung pada stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, kawasan Eropa mulai melihat peluang dari jalur alternatif melalui Mediterania. Kedekatan geografis dan potensi diversifikasi pasokan menjadi faktor pendorong utama.

Meski demikian, menjadikan Mediterania sebagai pengganti utama Selat Hormuz bukanlah hal yang mudah. Diperlukan investasi besar, stabilitas politik, serta kerja sama lintas negara yang kompleks.

Oleh karena itu, lebih realistis untuk melihat perkembangan ini sebagai proses transisi bertahap. Krisis di Selat Hormuz mungkin mempercepat perubahan, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu.

Dalam jangka pendek, Selat Hormuz masih akan tetap menjadi pusat perhatian dunia. Namun, tekanan yang terus berulang dapat mendorong lahirnya sistem distribusi energi yang lebih beragam.

Perdebatan mengenai adanya “grand desain” mungkin akan terus berlangsung. Namun yang jelas, dinamika yang terjadi saat ini sedang membentuk ulang peta geopolitik energi global.

Pada akhirnya, siapa pun yang mampu menguasai dan mengamankan jalur distribusi energi—baik di Selat Hormuz maupun di kawasan Mediterania—akan memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah ekonomi dan politik dunia ke depan.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 3/29/2026

AS Paksa Iran Menyerah atau Perang

Agresi Amerika Serikat-Israel ke Iran mengalami eskalasi setelah AS kembali memaksa Iran menyerah yang dibalas Tehran melakukan mobilisasi besar-besaran pasukan darat. Situasi ini memicu spekulasi luas mengenai kemungkinan terjadinya perang darat di kawasan Timur Tengah.

Media pemerintah Iran melaporkan bahwa lebih dari satu juta pejuang telah dipersiapkan untuk menghadapi skenario konflik terbuka dengan Amerika Serikat. Mobilisasi ini disebut melibatkan berbagai elemen militer, termasuk pasukan reguler, milisi, dan relawan sipil.

Lonjakan jumlah relawan muda yang mendatangi pusat-pusat perekrutan menjadi salah satu indikator meningkatnya kesiapan domestik Iran. Fenomena ini juga menunjukkan adanya mobilisasi nasional yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga ideologis.

Lembaga seperti Basij dan Garda Revolusi Islam memainkan peran penting dalam proses mobilisasi tersebut. Keduanya menjadi tulang punggung dalam menghimpun kekuatan tambahan di luar struktur militer formal Iran.

Dalam laporan yang sama, disebutkan adanya semangat juang tinggi di kalangan pasukan Iran untuk menghadapi kemungkinan invasi. Narasi ini memperkuat pesan bahwa Iran siap memberikan perlawanan sengit di wilayahnya sendiri.

Di sisi lain, pergerakan militer Amerika Serikat di kawasan juga semakin intensif. Ribuan Marinir telah ditempatkan di Timur Tengah, sementara pasukan elit dari Divisi Lintas Udara ke-82 dijadwalkan segera tiba.

Langkah ini memunculkan spekulasi bahwa Washington tengah mempersiapkan opsi militer yang lebih luas, termasuk kemungkinan operasi darat. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai rencana invasi tersebut.

Meski retorika kedua negara terlihat keras di ruang publik, dinamika di balik layar menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Jalur komunikasi diplomatik dilaporkan masih tetap terbuka melalui pihak ketiga.

Donald Trump menyatakan bahwa negosiasi antara kedua pihak masih berlangsung. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa konflik terbuka mungkin masih dapat dihindari.

Namun demikian, pemerintah Iran secara terbuka menolak pendekatan diplomatik dari Washington. Teheran bahkan memperingatkan akan memberikan respons keras jika pasukan Amerika memasuki wilayahnya.

Di tengah ketegangan tersebut, muncul pula pernyataan kontroversial terkait “hadiah misterius” dari Iran kepada Amerika Serikat. Klaim ini disampaikan langsung oleh Trump dalam sebuah pertemuan kabinet.

Menurut Trump, Iran mengizinkan Amerika Serikat mengambil sejumlah kapal berisi minyak sebagai bentuk itikad baik. Ia menyebut jumlahnya mencapai sepuluh kapal, lebih banyak dari yang sebelumnya disepakati.

Pernyataan ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai adanya komunikasi tidak langsung antara kedua negara. Sebagian pengamat menilai langkah tersebut sebagai bagian dari diplomasi terselubung.

Sementara itu, Iran juga dilaporkan membatasi akses kapal-kapal tertentu di Selat Hormuz. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya untuk mengontrol jalur perdagangan strategis di tengah konflik yang memanas.

Di sisi lain, laporan dari media Barat mengungkap bahwa konflik ini mulai memberikan tekanan terhadap persediaan senjata Amerika Serikat. Penggunaan amunisi dalam jumlah besar menjadi salah satu faktor utama.

Dalam kurun waktu 16 hari, Amerika Serikat dan sekutunya disebut telah menggunakan sekitar 11.000 amunisi. Biaya yang dikeluarkan pun mencapai puluhan miliar dolar AS.

Kondisi ini berpotensi memaksa militer Amerika menggunakan persenjataan lama dengan tingkat presisi yang lebih rendah. Situasi tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas operasi militer di lapangan.

Meski demikian, belum ada indikasi bahwa kedua pihak benar-benar menginginkan perang terbuka dalam waktu dekat. Risiko yang tinggi membuat opsi militer skala penuh menjadi pilihan yang sangat mahal.

Pengamat menilai bahwa mobilisasi Iran lebih bersifat defensif sekaligus sebagai sinyal deterrence terhadap Amerika Serikat. Langkah ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan invasi melalui peningkatan kesiapan militer.

Sementara itu, bagi Amerika Serikat, peningkatan kehadiran militer di kawasan dapat diartikan sebagai bentuk tekanan strategis terhadap Iran. Kedua negara tampaknya tengah memainkan keseimbangan antara kekuatan dan diplomasi.

Dengan kondisi yang terus berkembang, kawasan Timur Tengah kembali berada di titik rawan. Dunia internasional kini menanti apakah ketegangan ini akan berujung pada konflik terbuka atau justru mereda melalui jalur negosiasi.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 3/27/2026

Netralitas Teluk di Isu Serangan AS-Israel ke Iran

Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali menyoroti posisi negara-negara Teluk dalam konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sikap mereka yang tampak menahan diri memunculkan pertanyaan besar mengenai apakah benar mereka berada dalam posisi netral.

Serangan militer yang dilancarkan Amerika Serikat dari pangkalan di kawasan Teluk menjadi sorotan utama. Meski dilakukan dari wilayah yang secara geografis berada di negara-negara Teluk, tidak terlihat adanya penolakan terbuka yang tegas dari pemerintah setempat.

Di sisi lain, Iran merespons dengan serangan balasan yang justru mengenai fasilitas energi dan wilayah strategis di Teluk. Reaksi negara-negara Teluk terhadap serangan ini cenderung keras dan cepat.

Fenomena ini memperlihatkan adanya ketimpangan respons. Serangan awal tidak mendapat kecaman sekuat serangan balasan, memunculkan persepsi adanya standar ganda dalam sikap diplomatik mereka.

Beberapa negara seperti Arab Saudi dan Qatar secara resmi menyerukan penahanan diri. Namun seruan tersebut bersifat umum dan tidak secara spesifik menekan pihak Amerika Serikat untuk menghentikan operasi militernya.

Keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan ini menjadi faktor kunci. Pangkalan tersebut merupakan bagian dari perjanjian keamanan jangka panjang yang telah terjalin selama beberapa dekade.

Bagi negara-negara Teluk, kehadiran militer Amerika bukan sekadar simbol, tetapi juga jaminan keamanan terhadap berbagai ancaman regional. Salah satu ancaman utama yang mereka hadapi adalah Iran.

Dalam konteks ini, menuntut penghentian operasi militer Amerika bukanlah keputusan yang mudah. Langkah tersebut berpotensi melemahkan sistem pertahanan mereka sendiri.

Berbeda dengan situasi di Lebanon yang menghadapi kelompok bersenjata dalam negeri seperti Hezbollah, negara-negara Teluk berhadapan dengan kekuatan eksternal yang juga merupakan sekutu.

Pemerintah Lebanon secara teori memiliki legitimasi untuk melucuti Hezbollah, meskipun dalam praktiknya sangat sulit dilakukan. Sementara itu, negara Teluk tidak memiliki posisi serupa terhadap Amerika Serikat.

Perbedaan ini menjelaskan mengapa pendekatan yang diambil tidak bisa disamakan. Negara Teluk memilih jalur diplomasi hati-hati dibandingkan konfrontasi terbuka.

Di balik sikap tersebut, terdapat realitas geopolitik yang jarang diungkap secara terbuka. Banyak negara Teluk memandang Iran sebagai ancaman strategis utama di kawasan.

Pandangan ini membuat mereka berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka tidak ingin terlibat langsung dalam konflik. Di sisi lain, mereka juga tidak sepenuhnya menolak tekanan terhadap Iran.

Hal ini menciptakan posisi yang sering disebut sebagai “netralitas pragmatis”. Secara formal mereka tidak berpihak, namun secara strategis memiliki kecenderungan tertentu.

Reaksi terhadap serangan Iran yang mengenai wilayah mereka mempertegas kecenderungan ini. Negara-negara Teluk dengan cepat mengutuk dan meningkatkan kewaspadaan keamanan.

Namun, sikap serupa tidak terlihat ketika serangan berasal dari pihak Amerika Serikat atau Israel. Ini memperkuat persepsi bahwa netralitas yang ditampilkan bersifat selektif.

Dalam politik internasional, netralitas murni memang jarang terjadi. Sebagian besar negara mengambil posisi berdasarkan kepentingan nasional dan kalkulasi keamanan.

Negara-negara Teluk tidak terkecuali. Ketergantungan pada perlindungan militer Amerika Serikat membuat mereka sulit mengambil posisi yang benar-benar independen.

Selain itu, stabilitas ekonomi juga menjadi pertimbangan penting. Konflik yang meluas dapat mengganggu produksi dan distribusi energi, yang menjadi tulang punggung ekonomi mereka.

Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, posisi negara Teluk lebih tepat digambarkan sebagai keseimbangan antara kepentingan keamanan dan upaya menghindari eskalasi.

Mereka berusaha menjaga hubungan dengan semua pihak, termasuk Iran, sambil tetap mempertahankan aliansi strategis dengan Amerika Serikat.

Pada akhirnya, situasi ini menunjukkan bahwa istilah netralitas dalam konflik modern sering kali tidak hitam putih. Negara-negara Teluk berada di wilayah abu-abu antara netralitas dan keberpihakan strategis.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 3/19/2026

Jalinan Rumit Dukungan untuk RSF Sudan di Afrika

Konflik di Sudan tidak hanya berkutat antara SAF dan RSF, melainkan juga membuka babak baru dalam diplomasi Afrika. Pertarungan dua kubu militer ini ternyata menarik perhatian banyak negara di sekitarnya, termasuk Ethiopia dan Sudan Selatan, yang sering dituduh memiliki kedekatan tertentu dengan RSF. Situasi ini kian mempersulit upaya perdamaian karena perbedaan sikap antara dukungan resmi, peran tidak langsung, dan kepentingan nasional masing-masing negara.

Ethiopia, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abiy Ahmed, berulang kali menegaskan posisinya sebagai negara netral. Addis Ababa mengklaim hanya ingin mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan. Namun, sejumlah perkembangan memperlihatkan bahwa netralitas itu tidak sepenuhnya steril dari kepentingan politik.

Pemerintah Ethiopia pernah menerima kunjungan pemimpin RSF, Mohamed Hamdan Dagalo atau Hemedti, dalam sebuah lawatan langka ke luar negeri. Kehadiran itu menimbulkan pertanyaan besar: apakah Ethiopia sekadar membuka ruang diplomasi atau diam-diam memberi legitimasi politik kepada RSF. Banyak pengamat menilai, langkah itu sulit dipisahkan dari hubungan erat Ethiopia dengan Uni Emirat Arab yang diketahui menjadi salah satu pendukung utama RSF.

Selain faktor diplomasi, Ethiopia juga terhubung dengan Sudan melalui urusan perbatasan dan perdagangan, termasuk jalur ekonomi di wilayah aliran Sungai Nil. Ketegangan perbatasan dengan Khartoum serta isu Bendungan GERD membuat Addis Ababa lebih berhitung dalam menentukan sikap terhadap SAF maupun RSF. Dengan demikian, apa yang disebut “netralitas” Ethiopia sebenarnya sarat dengan kalkulasi strategis.

Di sisi lain, Sudan Selatan juga mengambil posisi resmi sebagai penengah. Juba mengklaim tidak berpihak dan justru aktif dalam forum IGAD serta Uni Afrika untuk mendorong tercapainya perundingan damai. Namun, di balik layar, laporan PBB dan berbagai lembaga independen menyebut adanya aktivitas logistik RSF yang menggunakan wilayah Sudan Selatan sebagai jalur pasokan.

Bahan bakar dan suplai senjata disebut masuk ke Darfur melalui perbatasan Sudan Selatan. Informasi ini tidak selalu melibatkan pemerintah pusat, melainkan lebih sering dikaitkan dengan peran individu atau oknum aparat lokal yang mendapat keuntungan dari perdagangan gelap. Kondisi tersebut menimbulkan dilema: pemerintah Sudan Selatan berusaha menjaga citra netral, tetapi realitas di lapangan justru menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan RSF.

Situasi menjadi semakin rumit ketika dikaitkan dengan posisi Sudan Selatan yang sangat bergantung pada jalur minyak mentah. Minyak dari Sudan Selatan harus melewati wilayah Sudan sebelum diekspor, sehingga pemerintah Juba tidak ingin merusak hubungan dengan salah satu pihak. Netralitas resmi dipertahankan demi kelangsungan ekonomi, meski fakta lapangan menunjukkan keterlibatan tak langsung dalam memperkuat RSF.

Hubungan lintas batas antara Sudan Selatan dan RSF juga berpotensi memicu ketidakstabilan baru. Jika keterlibatan individu tidak dikendalikan, Juba bisa kehilangan kendali terhadap perbatasan dan terjerumus dalam konflik yang lebih luas. Hal ini membuat Sudan Selatan berada dalam posisi serba salah.

Dari sudut pandang geopolitik, baik Ethiopia maupun Sudan Selatan memainkan peran ganda. Di satu sisi, mereka ingin tampil sebagai mediator di hadapan komunitas internasional. Di sisi lain, ada tekanan ekonomi, politik, dan keamanan yang membuat keduanya sulit benar-benar netral.

Kontradiksi itu terlihat jelas saat Ethiopia menegaskan komitmen pada perdamaian, tetapi tetap membuka pintu diplomasi bagi Hemedti. Begitu pula Sudan Selatan yang menolak disebut berpihak, namun perbatasannya menjadi jalur penting bagi suplai RSF. Dua kondisi ini memperlihatkan wajah diplomasi Afrika yang kompleks dan penuh lapisan kepentingan.

Dalam konteks regional, dukungan tidak resmi atau parsial terhadap RSF ini juga memunculkan kecurigaan dari SAF dan sekutunya. Mesir, misalnya, yang menjadi pendukung kuat SAF, memandang condongnya Ethiopia atau Sudan Selatan kepada RSF sebagai ancaman terselubung. Situasi ini berpotensi memperluas lingkaran konflik di luar Sudan itu sendiri.

Tidak bisa dipungkiri bahwa RSF mendapat keuntungan dari relasi tidak formal tersebut. Dukungan logistik, jalur pasokan, hingga ruang diplomatik membantu mereka tetap bertahan dalam menghadapi SAF yang lebih terstruktur secara kelembagaan. Dengan kata lain, keberlangsungan perang di Sudan turut ditentukan oleh faktor eksternal di kawasan.

Keterlibatan Ethiopia dan Sudan Selatan, meski tidak terang-terangan, menunjukkan betapa rapuhnya tatanan politik Afrika Timur. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang seringkali tidak sejalan dengan upaya perdamaian kolektif. Netralitas pun akhirnya menjadi konsep yang cair, mudah disesuaikan dengan kebutuhan pragmatis.

Jika Ethiopia benar-benar ingin berperan sebagai penengah, konsistensi diperlukan agar tidak ditafsirkan sebagai dukungan terselubung. Demikian pula Sudan Selatan perlu mengendalikan aparatnya agar jalur suplai ilegal tidak memperburuk citra resmi mereka sebagai mediator. Tanpa langkah ini, klaim netralitas akan semakin sulit dipercaya.

Konflik Sudan sendiri sudah menimbulkan krisis kemanusiaan besar dengan jutaan pengungsi dan ribuan korban jiwa. Dukungan terselubung dari negara tetangga hanya akan memperpanjang penderitaan warga sipil. Inilah sebabnya peran Ethiopia dan Sudan Selatan sangat menentukan arah perang, meski mereka mengaku tidak ikut campur.

Komunitas internasional kini mulai menyoroti peran negara-negara tetangga. PBB dan Uni Afrika diminta menekan Ethiopia serta Sudan Selatan agar konsisten dalam sikap dan benar-benar bertindak sebagai mediator. Tanpa itu, proses perdamaian akan terus menemui jalan buntu.

Kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik domestik sering membuat negara tetangga terjebak dalam dukungan diam-diam. RSF memanfaatkan kondisi ini dengan cerdik untuk memperpanjang daya tahannya. Maka tidak mengherankan jika konflik sulit dihentikan meski sudah banyak perundingan dilakukan.

Akhirnya, baik Ethiopia maupun Sudan Selatan dihadapkan pada pilihan sulit: tetap bermain di area abu-abu atau berani mengambil sikap jelas. Kedua opsi ini memiliki risiko, tetapi ketidakjelasan justru semakin membahayakan stabilitas kawasan.

Dengan segala kontradiksi itu, konflik Sudan bukan lagi sekadar perang internal. Ia telah menjadi cermin dari tarik-menarik kepentingan regional, di mana netralitas hanyalah kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit diwujudkan secara nyata.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 9/05/2025

Goma di Ambang Menjadi Ibu Kota Oposisi Kongo

Ketegangan di Republik Demokratik Kongo kembali memanas setelah kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan pemberontak M23, didukung Rwanda, terus memperluas pengaruhnya di wilayah timur negara itu. Kawasan North Kivu dan South Kivu kini berada dalam situasi darurat setelah para pemberontak berhasil menguasai sejumlah kota penting, termasuk Goma dan Bukavu. Situasi ini dilaporkan langsung oleh Kepala Misi Stabilisasi PBB di Kongo (MONUSCO), Bintou Keita, dalam sidang Dewan Keamanan PBB di New York pekan ini.

Keita menjelaskan bahwa pemberontak tak hanya merebut wilayah, tetapi juga berupaya mendirikan pemerintahan tandingan. Beberapa pekan terakhir, kelompok itu menunjuk gubernur dan dua wakil gubernur di Bukavu, sekaligus menempatkan pejabat keuangan dan pertambangan di North Kivu. Hal ini menunjukkan ambisi serius pemberontak untuk mengelola kawasan secara otonom, memisahkan diri dari pemerintah pusat di Kinshasa.

MONUSCO, yang hadir di Kongo sejak 2010 dengan mandat melindungi warga sipil dan mendukung pemerintah mengatasi ancaman kelompok bersenjata, tengah menghadapi dilema pelik. Sebelumnya, pemerintah Kongo sempat meminta penarikan pasukan MONUSCO dari South Kivu pada Juni 2024, namun kini malah memohon perpanjangan mandat hingga akhir 2025 akibat eskalasi konflik.

Meski upaya perdamaian terus dijalankan, realita di lapangan berkata lain. Pemberontak M23, yang mengklaim membela kepentingan etnis Tutsi Kongo dan didukung militer Rwanda, berhasil merebut banyak wilayah strategis. Mereka bahkan membentuk struktur administrasi dan sistem perpajakan tersendiri, meniru pola lama saat Second Congo War di awal 2000-an.

Situasi di Goma saat ini bahkan disebut-sebut sebagai cikal bakal ibu kota negara tandingan. Pidato-pidato publik para pemimpin pemberontak menyerukan pemutusan total dengan pemerintah pusat yang mereka tuding dipenuhi praktik nepotisme dan penindasan. Mereka menggaungkan wacana pemerintahan patriotik berbasis rakyat bersenjata.

Ini bukan kali pertama pola seperti ini terjadi di Kongo. Saat perang saudara sebelumnya, Goma sempat menjadi pusat kekuasaan kelompok RCD yang juga didukung Rwanda. Kala itu, mereka membentuk institusi sendiri, menarik pajak, dan menjalankan pemerintahan tanpa restu Kinshasa. Kini, pola itu terulang, dengan nuansa lebih terstruktur dan ambisius.

Perbedaan utamanya, kali ini mantan Presiden Joseph Kabila diduga menjadi dalang di balik bangkitnya kekuatan pemberontak di timur. Setelah kehilangan kekebalan politik dan menghadapi ancaman dakwaan pengkhianatan serta kejahatan perang, Kabila disebut-sebut menjadikan Goma sebagai benteng perlindungan politik dan militernya.

Tradisi di Kongo memang menunjukkan bahwa wilayah kekuasaan bersenjata kerap menjadi tempat berlindung bagi tokoh politik yang terjerat masalah hukum. Sejarah mencatat bagaimana Jean-Pierre Bemba dan Bosco Ntaganda pernah berlindung di zona militer sebelum akhirnya menyerah atau ditangkap. Kini, Kabila tampaknya mengikuti jejak serupa, memanfaatkan lemahnya kontrol pemerintah pusat di wilayah timur.

Posisinya di Goma membuat upaya penangkapan Kabila sangat berisiko memicu perang terbuka. Ia secara efektif menggunakan ketidakberdayaan negara untuk melindungi dirinya dari hukum yang seharusnya mengadilinya. Ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional dan kredibilitas pemerintahan Presiden Félix Tshisekedi.

Kabila bahkan mulai tampil kembali ke publik sebagai pemimpin gerakan pembebasan, menggema kembali retorika revolusioner ayahnya yang dulu merebut kekuasaan lewat jalur bersenjata. Dengan menyatukan kekuatan bersama M23, yang kini menamai dirinya "tentara rakyat", Kabila berupaya membangun legitimasi politik di wilayah kekuasaan pemberontak.

Konflik ini pun bukan lagi sekadar perebutan wilayah, tetapi pertempuran dua legitimasi kekuasaan: pemerintahan Kinshasa yang lemah pasca-2018 dan pemerintahan tandingan di timur yang mengandalkan senjata. Kedua kubu kini sama-sama memproklamasikan diri sebagai wakil sah rakyat Kongo, memicu ancaman perpecahan negara.

Bergesernya Kabila ke kubu pemberontak sekaligus memperlihatkan kegagalan total transisi politik di Kongo pasca-2018. Koalisi rapuh antara Kabila dan Tshisekedi yang pernah menjanjikan stabilitas nasional kini telah runtuh, menyisakan kekacauan politik yang dimanfaatkan kelompok-kelompok bersenjata.

Lebih dari sekadar ancaman keamanan, situasi ini mengancam fondasi negara Kongo sebagai sebuah republik yang utuh. Bila Goma benar-benar bertransformasi menjadi ibu kota pemerintahan pemberontak, bukan tidak mungkin Kongo akan kembali ke era negara-negara mini bersenjata di awal 2000-an, yang pernah memecah belah wilayahnya.

Para analis menilai, jika komunitas internasional, khususnya PBB dan Uni Afrika, tidak segera mengambil langkah tegas, Kongo berpotensi kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah timurnya. Hal ini juga dikhawatirkan membuka jalan bagi aktor-aktor eksternal seperti Rwanda untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut.

Krisis di Kongo kini memasuki babak baru. Bukan sekadar konflik bersenjata, melainkan duel perebutan kedaulatan. Dengan M23 dan kelompok afiliasinya yang semakin agresif membangun institusi dan Kabila yang kembali muncul sebagai figur sentral, situasi di timur Kongo diprediksi akan terus memburuk dalam waktu dekat.

Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya negara-negara di kawasan Great Lakes Afrika, di mana kekuasaan sering kali ditentukan oleh kekuatan senjata, bukan melalui pemilu atau konstitusi. Kini, mata dunia tertuju ke Goma — kota yang terancam menjadi ibu kota negara tandingan di jantung Afrika.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 6/27/2025

Ini Daftar Negara yang Pernah Diserang Instalasi Nuklirnya

Serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordo, dan Isfahan menandai kelanjutan dari tradisi panjang penghancuran instalasi nuklir oleh kekuatan besar. Dalam sejarah modern, ini bukan kali pertama infrastruktur nuklir negara-negara berkembang diserang. Sebelumnya, sejumlah fasilitas nuklir penting di Timur Tengah telah menjadi sasaran serangan militer langsung, yang menggambarkan betapa sensitif dan strategisnya pengembangan energi nuklir di kawasan konflik.

Yang paling terkenal adalah Operasi Opera pada tahun 1981, ketika Israel menyerang reaktor nuklir Osirak milik Irak dengan jet F-16 dan F-15. Serangan itu dilakukan sebelum reaktor mulai beroperasi penuh, dengan tujuan mencegah Saddam Hussein mengembangkan senjata nuklir. Serangan itu menuai kecaman internasional tetapi dianggap berhasil secara strategis oleh Israel dan sekutunya.

Pada tahun 2007, Israel kembali melakukan serangan serupa dalam Operasi Orchard, kali ini menargetkan fasilitas nuklir rahasia di Deir ez-Zor, Suriah. Reaktor tersebut diduga dirancang dengan bantuan Korea Utara dan berada dalam tahap konstruksi. Serangan itu dilakukan secara diam-diam dan baru dikonfirmasi beberapa tahun kemudian oleh pihak intelijen Barat dan IAEA.

Iran sendiri sebelumnya juga pernah menjadi sasaran sabotase siber dan fisik terhadap program nuklirnya. Pada tahun 2010, virus Stuxnet yang dikembangkan oleh AS dan Israel merusak ribuan sentrifugal di Natanz. Sejak saat itu, sejumlah insiden misterius seperti kebakaran, ledakan, dan pembunuhan ilmuwan nuklir terjadi, termasuk pembunuhan Mohsen Fakhrizadeh pada 2020 yang diduga kuat dilakukan oleh Mossad.

Selain Irak, Suriah, dan Iran, ada juga laporan mengenai sabotase program nuklir Libya pada awal 2000-an. Meski tidak melalui serangan langsung, tekanan dan pengawasan intelijen internasional membuat Libya akhirnya menyerahkan seluruh program nuklirnya secara sukarela pada tahun 2003. Di Afrika Selatan, program senjata nuklir juga dihentikan secara sepihak oleh pemerintah pasca-apartheid, tetapi dalam suasana damai dan bukan karena intervensi militer.

Fasilitas nuklir lain yang mendapat tekanan militer atau pengawasan ketat termasuk Yongbyon di Korea Utara, yang sempat ditargetkan dalam rencana serangan AS sebelum krisis diplomatik mereda. Pakistan dan India juga terus berada dalam radar pengawasan, meski keduanya sudah menjadi negara nuklir de facto. Namun belum pernah ada serangan langsung ke fasilitas mereka karena pertimbangan dampak strategis yang lebih luas.

Serangan terbaru ke Natanz, Fordo, dan Isfahan tampaknya dilakukan dengan kombinasi rudal jelajah, drone kamikaze, dan bantuan intelijen dari mitra regional oleh Israel dan kemudian oleh AS. 

Sebagai respons, pemerintah Iran menyebut aksi militer terhadap semumlah fasilitas nuklirnya sebagai penghianatan diplomatik, pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara dan hak Iran atas teknologi nuklir sipil. Mereka menyatakan bahwa serangan ini menghapus seluruh kredibilitas sistem non-proliferasi internasional, terutama karena dilakukan tanpa resolusi Dewan Keamanan PBB. Teheran kini dihadapkan dengan mempertimbangkan opsi keluar dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) atau opsi diam.

Pilihan sulit ini bisa saja akan membawa Iran ke jalur yang ditempuh Korea Utara pada 2003, yang keluar dari NPT setelah menuding AS melanggar kesepakatan kerjasama energi. Korea Utara kemudian mengusir seluruh inspektur IAEA dan melanjutkan program nuklirnya secara tertutup. Tiga tahun kemudian, Pyongyang menguji coba bom nuklir pertamanya, mengubah peta keamanan Asia Timur secara drastis.

Jika Iran meniru jalur ini, maka komunitas internasional akan kehilangan akses penuh terhadap aktivitas nuklirnya. Seluruh sistem pengawasan IAEA akan dihentikan, dan Teheran akan memiliki kebebasan untuk memperkaya uranium hingga ke tingkat senjata tanpa pengawasan eksternal. Dengan kemampuan teknologi yang dimiliki saat ini, Iran dapat mempercepat langkah menuju pengembangan senjata nuklir dalam hitungan bulan, bukan tahun.

Ketegangan dengan Israel akan meningkat tajam. Israel telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir, dan jika perlu, akan melakukan tindakan militer lebih lanjut untuk menggagalkan ambisi tersebut. Skenario konflik regional besar-besaran terbuka lebar, meskipun Iran akan memilih bungkam.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 6/22/2025

Ketika Eropa tak Mau Lagi Bergantung ke Perlindungan Keamanan dari AS

Pernyataan Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, pada awal Maret lalu kembali menggugah kesadaran akan urgensi kemandirian pertahanan Eropa. Dalam pidatonya, Tusk menyebut bahwa sangat tidak masuk akal apabila 500 juta warga Eropa masih harus bergantung pada 300 juta warga Amerika untuk perlindungan dari 140 juta warga Rusia. Ungkapan itu bukan sekadar kritik, melainkan seruan tegas agar Eropa bangkit dari ketergantungan historis terhadap Amerika Serikat dalam soal keamanan.

Sejak akhir Perang Dunia II, Amerika Serikat telah menjadi penjamin utama keamanan Eropa melalui NATO. Namun, realitas geopolitik saat ini menuntut pendekatan baru. Ketergantungan yang terus berlanjut terhadap perlindungan Amerika bukan hanya membuat Eropa rentan secara strategis, tapi juga secara politis. Apalagi, wacana Donald Trump untuk menarik diri dari NATO atau mengaitkan pertahanan sekutu dengan kepentingan perdagangan domestik menambah ketidakpastian tersebut.

Tusk menyampaikan fakta yang sulit dibantah: secara demografi dan potensi militer, Eropa jauh lebih unggul dibanding Rusia. Negara-negara Uni Eropa ditambah Inggris dan Norwegia memiliki populasi gabungan lebih dari 500 juta jiwa. Bila digabungkan dengan Turki, Ukraina, dan Kanada, angka itu hampir mencapai 700 juta. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, baik dalam jumlah maupun potensi.

Dari sisi personel militer, kawasan tersebut memiliki sekitar tiga juta tentara aktif dan 1–1,5 juta pasukan cadangan. Ini berarti bahwa secara matematis, Eropa tidak memiliki alasan untuk merasa gentar terhadap ancaman militer Rusia. Namun, keunggulan jumlah bukan satu-satunya penentu kemenangan. Yang dibutuhkan Eropa kini adalah koordinasi strategis, keberanian politik, dan investasi nyata di sektor pertahanan.

Ketimpangan ini juga mencerminkan krisis kepemimpinan dan kurangnya visi jangka panjang di antara negara-negara Eropa. Selama bertahun-tahun, banyak negara lebih fokus pada pembangunan sosial dan ekonomi domestik sambil menyerahkan urusan keamanan kepada Washington. Padahal, dalam dunia multipolar saat ini, kekuatan militer adalah bagian integral dari kedaulatan dan posisi tawar internasional.

Dalam situasi global yang semakin tidak stabil, Eropa tak bisa lagi bersembunyi di balik payung Amerika. Invasi Rusia ke Ukraina telah membuktikan bahwa ancaman terhadap kedaulatan suatu negara bukanlah bayang-bayang masa lalu. Ancaman tersebut nyata dan bisa menyasar negara mana pun, terutama di perbatasan timur benua.

Bahkan, jika AS memutuskan untuk tetap bertahan di NATO, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk stagnasi Eropa dalam penguatan militernya. Ketergantungan adalah kelemahan, dan dalam konteks geopolitik, kelemahan bisa memicu agresi. Eropa harus menata ulang struktur pertahanannya, memperkuat industri pertahanan lokal, dan mengembangkan sistem komando yang independen.

Langkah ini tidak berarti memusuhi Amerika, melainkan memperkuat kemitraan transatlantik dengan posisi yang lebih seimbang. Dalam hubungan internasional, mitra sejati adalah mereka yang mampu berdiri sendiri, bukan yang terus bergantung. Kepercayaan Amerika terhadap Eropa justru akan meningkat jika Eropa menunjukkan kemampuan mempertahankan dirinya sendiri.

Momentum untuk berubah kini ada. Seruan Donald Tusk adalah alarm yang tak bisa lagi diabaikan. Negara-negara besar seperti Jerman, Prancis, dan Italia harus memimpin upaya ini. Investasi dalam alutsista, teknologi pertahanan, dan sistem peringatan dini harus dipercepat dan diprioritaskan dalam anggaran negara.

Masalahnya bukan sekadar pada jumlah pasukan atau anggaran, tetapi juga soal mentalitas. Eropa harus keluar dari paradigma pasif dan menunjukkan bahwa mereka bukan hanya penerima keamanan, tapi juga penyedia keamanan bagi dunia. Ini penting tidak hanya untuk keamanan internal, tetapi juga untuk stabilitas global.

Kerja sama dalam kerangka Uni Eropa harus diperluas ke ranah militer secara konkret. Pembentukan pasukan reaksi cepat Eropa adalah langkah awal, tetapi harus diikuti oleh integrasi sistem komando dan logistik. Kebijakan luar negeri dan pertahanan bersama juga harus disusun lebih tegas dan terkoordinasi.

Ujian kemandirian Eropa akan terus datang, baik dalam bentuk krisis energi, migrasi, maupun konflik bersenjata. Ketangguhan menghadapi semua itu bergantung pada seberapa siap Eropa berdiri di atas kakinya sendiri. Tak ada lagi ruang untuk bergantung pada keputusan di Gedung Putih atau Kongres AS.

Kesadaran geopolitik harus menembus hingga ke masyarakat sipil. Warga Eropa harus tahu bahwa pertahanan bukan hanya urusan militer, tetapi juga fondasi dari semua kebebasan dan kemakmuran yang mereka nikmati hari ini. Partisipasi politik, dukungan anggaran, dan kesediaan berkorban adalah bagian dari harga kedaulatan.

Penguatan sektor pertahanan juga akan berdampak positif bagi industri dalam negeri. Dengan mengembangkan teknologi militer sendiri, Eropa tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pihak luar, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan kemajuan teknologi yang bisa berdampak pada sektor sipil.

Perubahan ini tentu tidak mudah dan tidak bisa instan. Namun, semakin lama Eropa menunda, semakin besar pula risiko yang harus ditanggung. Dunia pasca-pandemi dan pasca-Ukraina adalah dunia yang berbeda, dunia yang menuntut kesiapan militer sebagai bagian dari eksistensi.

Donald Tusk telah melempar bola ke lapangan Eropa. Kini tinggal bagaimana para pemimpin benua menanggapinya. Apakah mereka akan terus menggantungkan nasib pada pemilu Amerika, atau mulai menulis ulang masa depan pertahanan Eropa dengan tangan mereka sendiri?

Sejarah tidak selalu berpihak pada yang kuat secara ekonomi atau budaya. Ia berpihak pada mereka yang siap bertindak ketika momen menuntut keberanian. Dan momen itu, bagi Eropa, adalah sekarang.

Apakah ini akan menjadi era kebangkitan pertahanan Eropa, atau hanya satu babak retorika tanpa aksi? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan masa depan benua ini dalam dekade-dekade mendatang.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 5/07/2025

25 Orang Ditangkap Diduga Ingin Gulingkan Pemerintah Sah Jerman

Kepolisian Jerman menangkap sedikitnya 25 orang dalam operasi penggerebekan secara nasional pada Rabu (7/12) waktu setempat. Orang-orang yang ditangkap itu disebut sebagai anggota ‘kelompok teror’ sayap kanan merencanakan serangan terhadap parlemen dan menggulingkan pemerintah.

Dilansir dari AFP dan Reuters, Rabu (7/12/2022), lebih dari 3.000 personel dikerahkan, termasuk dari unit antiteror, dalam operasi penggerebekan pada Rabu (7/12) pagi waktu setempat, yang juga melibatkan penggeledahan lebih dari 130 properti.

Jaksa federal Jerman dalam pernyataannya menyebut operasi itu dilakukan di sebanyak 11 negara bagian Jerman, dengan para tersangka ditangkap di wilayah Baden-Wuerttemberg, Bavaria, Berlin, Hesse, Lower Saxony, Saxony dan Thuringia.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 12/08/2022

Rumah Dibobol Maling, Raheem Sterling Tinggalkan Piala Dunia 2022

Salah satu pemain Timnas Inggris, Raheem Sterling mendadak meninggalkan Piala Dunia 2022 di Qatar untuk kembali ke negaranya. Dia terpaksa pulang setelah rumahnya jadi sasaran maling bersenjata.

Saat itu, tunangan Sterling, Paige Milian sedang di rumah bersama dua anak mereka. Paige membunyikan alarm ketika kawanan pembobol rumah itu berhasil mengambil jam tangan koleksi Sterling senilai 300.000 pound atau sekitar Rp5,6 miliar.

Berita bahwa Sterling meninggalkan Timnas tersiar sesaat sebelum pertandingan babak 16 besar melawan Senegal.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 12/07/2022

Kabar Gembira, Pembangunan Gedung Tertinggi di Dunia Jeddah Tower Segera Kembali Dimulai

Pembangunan Jeddah Tower atau Kingdom Tower yang sempat dihentikan akan segera kembali diteruskan usai sepertiga bangunan telah selesai dilakukan.

Hal itu diungkapkan Pangeran Al Waleed bin Talal dalam sebuah postingan di Tiktot saat ditanya oleh seorang warga Arab Saudi.

Pembangunan ini sangat ditunggu-tunggu oleh warga Jeddah karena akan membuat Jeddah semakin berkilau apalagi jika nantinya proyek ini tetap menjadi yang tertinggi di dunia.

Sebagaimana diketahui gedung tertinggi di dunia masih dipegang oleh Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab.

Baca: Qatar Salah Satu Negara di Dunia yang Bebaskan Ekspat Partisipasi di Sektor Olahraga

Pembangunan Burj Khalifa juga pernah mandek karena budget yang membengkak. Namun saat Presiden UAE saat itu turun tangan menambah kekurangan barulah pembangunan selesai. Namanya juga menjadi Burj Khalifah.

Mandeknya pembangunan Jeddah Tower membuat banyak pihak khawatir termasuk soal kompetensi pengusaha Arab Saudi menyelesaikan sebuah proyek.

Bagi pangeran Al Waleed bin Talal, penyelesaian tower ini bukan soal dana nama faktor lain yang tidak berhubungan langsung dengan sektor properti.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 11/27/2022

5 Miliarder Muslim Terkaya di Rusia

Rusia terkenal sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Eropa. Saat ini terdapat beberapa negara bagian yang mayoritas Islam di negara Vladimir Putin tersebut.

Islam berkembang dan menjadi negara di wilayah Rusia masa lalu sejak Kerajaan Volga Bulgar walau sebelumnya sudah banyak banyak warganya yang Muslim.

Lalu semakin kuat saat orang Mongol Islam memperluas kekuasaan di sana, disusul orang Tatar dan lain sebagainya.

Berikut 5 miliarder Muslim terkaya di Rusia.

1. Alisher Usmanov

2. Suleyman Kerimov

3. Iskander Makhmudov

4. Farkhad Akhmedov

5. Megdek Rahimkulov

Published: By: Admin2 - 11/01/2022

Rishi Sunak Tak Ingin Grasa-grusu Selesaikan Masalah Ekonomi Inggris

Perdana Menteri Rishi Sunak masih optimistis dapat memperbaiki krisis ekonomi di Inggris, walau tidak dapat mengabaikan banyaknya tantangan yang akan dihadapinya. Dia tidak mau tergesa-gesa dan akan membuat keputusan yang sulit untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Menteri keuangan telah mengatakan, tentu saja, keputusan sulit harus dibuat dan saya akan duduk dan bekerja melalui (tantangan ekonomi) bersamanya. Kita perlu melakukan hal-hal ini, sehingga kita bisa mendapatkan pinjaman dan utang kita kembali pada jalur yang berkelanjutan," kata Sunak Jumat, 28 Oktober 2022, seperti dikutip Reuters.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 10/30/2022

5 Pelajaran Penting dari Perang Ukraina-Rusia

Konflik Ukraina sudah berlangsung sejak 2014 dengan intesitas naik turun.

Sampai kini jutaan warga mengungsi dan bekum ada tanda perang akan bergenti.

Seluruh negara di dunia kini mengamati perang Ukraina dan ingin mengambil pelajaran dari krisis tersebut.

Sebagian dari poin berikut telah diterapkan oleh Taiwan yang takut nasibnya akan seperti Ukraina.

Berikut 5 pelajaran penting dari krisis Ukeaina-Rusia.

1. Setiap negara harus terus meningkatkan kesiapsiagaan dari kemungkinan perang. Ukraina tidak pernah menyangka perang akan terus mengalami eskalasi karena pernah menghapuskan kemampuan senjata nuklirnya demi perdamaian. Mereka terlena.

2. Ketahanan energi harus terus ditingkatkan sehingga negara tidak terkejut ketika konflik terjadi. Baru-barunini Taiwan terus menambah stok energinya untuk bersiap melawan kemungkinan serangan Tiongkok.

3. Perlu menambah logistrik senjata untuk durasi perang panjang. Taiwan belakangan sudah menyatakan akan menambah stok rudal jarak jauhnya untuk menghadapi kemungkinan konflik.

4. Sedapat mungkin perkuat industri drone dalam negeri yang berfungsi untuk menghadapi perang jangka panjang.

5. Mengurangi potensi konflik sebisa mungkin dan tidak memprovokasi tetangga. Ukraina dinilai melakukan kesalahan fatal saat meremehkan kekesahan Rusia soal kemungkinan negaranya gabung NATO.

Published: By: Admin2 - 10/26/2022

Ketika Asosiasi Pemerintahan Keemiran Selatan Bertemu dengan Pemerintahan Sah Pengasingan Yaman

Sejumlah emir dan sultan Yaman di pengasingan yang bersatu dalam Koalisi Para Emir Selatan melakukan kunjungan dengan Presiden Yaman di Riyadh Rashad Al Alimi untuk mendiskusikan perkembangan negara.

Presiden Al Alimi merupkan ketua presidium Yaman (PLC) yang menjadi pengganti Presiden Mansour Hadi.

Secara de facto, pemerintahan Hadi terasing dati negaranya usai kelompok Houthi menguasai Sanaa ibukota Yaman.

Meski begitu, pemerintahan Hadi yang kemudian menjadikan Aden sebagai ibukota sementara dianggap sah dan diakui dunia.

Uniknya, pemerintahan Hadi kemudian dikudeta kembali di Aden ketika pemerintahan de facto Yaman Selatan (STC) berdiri.

Hadi dan kabinetnya menganggap kudeta tidak sah karena dia sebenarnya berada di Riyadh bukan di Aden.

Akhirnya dicapai kesepakatan damai untuk memasukkan Jenderal Aidrous Al Zubaidi, Presiden STC sebagai anggota PLC.

Pertemuan ini cukup unik karena para keturunan emir dan sultan Yaman yang mengungsi ke Riyadh merupakan korban revolusi 'nasserite' di tahun 1960-an.

Dan PLc secara tidak langsung adalah korban revolusi Houthi tahun 2014.

Baca selengkapnya

Saat ini terdapat dua kubu asosiasi sultan dan emir di Yaman. Kubu di koalisi yang bertemu Al Alimi ini dipimpin oleh Pangeran/Emir Ali bin Sheikh Al Aulaki sebagi presiden dan Emir Iskandar bin Hammoud Al Harhara.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 10/09/2022

Ketika Peluncuran Taikonout ke Stasiun Antariksa dan Kapal Induk Menjadi Sesuatu yang Rutin di Tiongkok

China atau Tiongkok menambah jajaran kapal induknya. Setelah memiliki kapal induk Liaoning dan Shandong, China merilis kapal induk terbaru tipe 003 dengan nama lambung, Fujian. Kapal induk Fujian dibangun di galangan kapal Jiangnan Shipyard, di Shanghai, China.

Dalam cuitannya di media sosial Twitter (18/6/2022), Wakil Direktur Departemen Informasi Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC), Zhao Lijian, mengatakan bahwa Fujian merupakan kapal induk pertama buatan China yang mengadopsi sistem katapel atau catapult.

Sebagai informasi, sistem catapult membuat landasan pacu kapal induk Fujian menjadi rata karena pesawat tempur yang mau melakukan take off bakal dilontarkan seperti sistem katapel. Dengan dek yang rata, kapal induk Fujian juga jadi terlihat lebih modern seperti kapal induk-kapal induk Amerika Serikat.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 6/22/2022

Dikeroyok Lima Negara, Apa Tujuan Turki Cek Ombak di Suriah?

Tak terima dengan serangan bom bertubi-tubi dan sabotase dari kelompok teroris PKK, Turki dilaporkan akan terus membangun buffer zone 30 km di Suriah khususnya di wilayah pemerintahan SDC/SDF/AANES yang dianggap sarang PKK/YPG.

Ankara menganggap YPG yang didukung AS dkk merupakan cabang PKK dari Turki dan menjadi tulang punggung pemerintahan SDC di Timur Suriah.

Namun kali ini, usaha Presiden Tayyip Erdogan dinilai bakal sia-sia karena terdapat lima negara atau pihak sekaligus yang keberatan dengan operasi militer itu.

Pertama adalah AS dkk, kedua Rusia, ketiga Iran, keempat rejim Bashar Al Assad dan tentunya kelima pemerintahan SDC itu sendiri.

Meski tak diakui oleh Assad, pemerintahan SDC/SDF/AANES Suriah menguasai 30 persen wilayah Suriah dengan 70 persen aset migas. Dari segi SDA pemerintahan ini menjadi yang terkaya di antara empat pemerintahan lainnya.

Pasukan SDF diperkirakan sekitar 150 ribu ditambah milisi YPG yang diperkirakan sekitar 130 ribuan.

Mereka memperjuangkan otonomi daerah Rojava yang belakangan bernama AANES dengan rejim Bashar Al Assad. Dengan demikian mereka mengakui Assad sebagai pemerintah Suriah namun memiliki pemerintahan tandingan SDC jika negosiasi dengan Assad gagal.

Walau di lapangan pasukan SDF yang didukung AS dkk sering bentrok dengan pasukan rejim, namun SDF mengajak kerja sama pasukan rejim dan Rusia menjaga perbatasan dengan Turki.

SDF kelihatan tidak mengkhawatirkan kebijakan Turki karena dengan kekuatan sekitar 300 ribu pasukan akan merepotkan Ankara mewujudkan niatnya.

Lalu apa kira-kira tujuan Erdogan cek ombak kali ini?

Dari berbagai analisis dapat disimpulkan:

1. Erdogan ingin mengatakan kepada warganya bahwa pemerintah serius menangani masalah pengungsi dan tidak akan dibiarkan menjadi problematika abadi di masa depan Turki.

2. Erdogan juga ingin masalah pengungsi diperhatikan oleh rejim Assad dengan mempermudah kembalinya pengungsi ke rumah masing-masing tanpa intimidasi, teror dan penghilangan paksa yang selama ini terjadi.

3. Tujuan pembangunan buffer zone adalah untuk menjamin keamanan dalam negeri Turki dari pemboman dan sabotasi infrastruktur oleh gerombolan PKK.

4. Erdogan juga ingin Assad pro aktif melawan pemerintahan SDC walau Ankara tahu bahwa Damaskus pasti akan kesulitan karena SDC/SDF dibackup AS dkk.

5. Turki disebut menggunakan momen ini untuk meningkatkan pengaruhnya kepada AS dan NATO. Tujuannya agar embargo senjata ke Turki dihapus dan dibuka peluang kepada Ankara untuk kembali dapat memiliki F-35 yang sudah pernah dibeli namun dibatalkan oleh Trump.

6. Turki juga ingin melihat reaksi Swedia dan Finlandia yang selama ini memberikan dukungan penuh ke SDC/SDF.

7. Secara tidak langsung, Turki mendorong peran pemerintahan interim (SIG) yang didukungnya untuk melakukan kontak dan negosiasi dengan SDC/SDF.

8. Langkah ini juga menciptakan kohesi antar faksi yang berada di militer SIG yang selama ini kurang kompak.

9. Mengedepankan kembali isu Suriah yang selama ini sempat lenyap oleh hiruk pikuk konflik Ukraina vs Rusia.

10. Mengingatkan kembaki bahwa isu Suriah belum final dan keberadaan pasukan asing khususnya AS dkk harus menjadi perhatian global.

Published: By: Admin2 - 6/06/2022

Mantan Pemberontak dan Pengusaha, Calon Kuat Pemenang Pemilihan Presiden Kolombia

Gustavo Petro, mantan pemberontak Kolombia yang berubah menjadi pengusaha dan senator menjadi calon kuat pemilihan presiden Kolombia.

Warga Kolombia mendapat perubahan dramatis dalam politik kepresidenan.

Mereka memilih mantan pemberontak sayap kiri dan pengusaha populis untuk maju ke pemilihan putaran kedua pada Juni 2022.

Mereka berharap wajah baru dapat menarik mereka keluar dari kerusakan ekonomi akibat pandemi Covid-19, seperti dilansir AP, Senin (30/5/2022).

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 6/03/2022

Pemberontak Dukungan Tiongkok UWSA Minta Dua Pemerintahan di Myanmar untuk Berdamai

Kelompok etnis pemberontak Myanmar, yang kuat dan memiliki hubungan dekat dengan China (Tiongkok), meminta Junta untuk terlibat dalam perundingan damai dengan pejuang anti-kudeta untuk mengakhiri 15 bulan pertumpahan darah.

Dengan kekuatan tetap sekitar 25.000, Angkatan Darat Negara Bagian “United Wa” (UWSA) adalah salah satu militer non-negara terbesar di dunia.

Kelompok itu membuat senjatanya sendiri dan memberlakukan wajib militer untuk seorang anggota dari setiap rumah tangga di daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya.

Wilayah UWSA sebagian besar menempel pada daerah kantong otonomnya di perbatasan utara Myanmar dengan China.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 6/03/2022

Kejar Oposisi, Militer Myanmar Bantai Warga Perkampungan Melalui Serangan Udara

Di Myanmar, jumlah serangan udara yang dilancarkan oleh tentara dan pemboman serampangan meningkat pesat pada bulan ini. Keadaan tersebut telah memaksa sejumlah orang untuk mengungsi dan kehilangan tempat tinggal mereka, menaikkan jumlah orang telantar di negara tersebut ke rekor tertinggi.

Hingga 2 Mei lalu, setidaknya diperkirakan terdapat 936.700 pengungsi domestik di Myanmar, termasuk 590.100 pengungsi baru sejak 1 Februari 2021, menurut Badan Urusan Pengungsi PBB (UNHCR).

Di Negara Bagian Kayin, seperti banyak daerah etnis lainnya di negara itu, para petani dan keluarga mereka takut untuk kembali ke rumah untuk menanam tanaman musiman, karena pertempuran antara tentara dan pasukan oposisi membuat konflik semakin dekat menyasar para warga sipil.

Ketika pasukan junta menghadapi peningkatan perlawanan oleh pasukan oposisi di lapangan, mereka kini beralih dengan meluncurkan serangan brutal dari udara, menciptakan ketakutan dan kepanikan bagi penduduk desa.

Baca selanjutnya

Published: By: Admin2 - 6/03/2022